Di PBB, Arab Saudi Janji Adili Pembunuh Jamal Khashoggi

Jakarta, CNN Indonesia -- Di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Arab Saudi berjanji akan mengadili pelaku pembunuhan Jamal Khashoggi, wartawan pengkritik kerajaan yang tewas di dalam konsulat negara itu di Istanbul, Turki.

Ketua delegasi Saudi di Dewan HAM PBB, Bandar Al Aiban, mengatakan Raja Salman telah menginstruksikan jaksa umum Saudi untuk "melanjutkan penyelidikan kasus."

Dia mengatakan penyelidikan kasus tersebut dilakukan "sesuai dengan hukum yang berlaku demi mendapat seluruh fakta dan bukti agar bisa menggiring seluruh pelaku ke pengadilan."

Meski begitu, dalam kesempatan itu Bandar tak memberikan rincian tentang status atau keberadaan 18 warga Saudi yang telah ditahan negaranya karena diduga terlibat pembunuhan Khashoggi.

Pernyataan itu diutarakan Bandar dalam sidang HAM PBB menanggapi tuntutan delegasi negara lainnya yang meminta Saudi melakukan investigasi kredibel dalam mengusut kasus pembunuhan Khashoggi.

Dalam sidang peninjauan catatan HAM Saudi selama lima tahun itu, negara-negara juga menuntut Riyadh memberi perlindungan kepada setiap pengkritik dan oposisi kerajaan. Negara-negara tersebut terdiri dari Australia, Belgia, Kanada, dan Italia.

"Laporan yang mengatakan bahwa pembunuhan tersebut adalah direncanakan ini amat sangat mengkhawatirkan," ucap Duta Besar Australia di Jenewa, Sally Mansfield, dalam sidang tersebut, Senin (6/11).

Selain masalah Khashoggi, Dubes Perancis Francois Rivasseau juga meminta Riyadh "segera menghentikan pennangkapan sewenang-wenang" bagi pengkritik pemerintah seperti wartawan dan aktivis. Rivasseau juga meminta Saudi menjamin kebebasan beragama.

Menanggapi permintaan itu, Bandar menegaskan negaranya terus berupaya mempromosikan dan melindungi HAM "yang didorong oleh prinsip-prinsip terhormat dan ketentutan syariat Islam, serta nilai-nilai tradisional" Saudi.

"Kerajaan terus berupaya melawan dan menghukum kriminal yang melakukan, mengancam, dan melanggar HAM, terutama ekstremisme, terorisme, dan korupsi. Kami juga menggambarkan bahwa perilaku tersebut berkontradiksi dengan prinsip hukum Islam," katanya seperti dikutip Reuters.

[Gambas:Video CNN]

Dia menuturkan kebebasan beropini dan berekspresi dijamin di Saudi, meski tetap dibatasi oleh undang-undang "keamanan nasional dan ketertiban umum."

Bandar memastikan bahwa hak-hak perempuan juga menjadi subjek utama dari sebagian besar rencana reformasi Saudi selama lima tahun terakhir.

Saudi baru-baru ini melegalkan perempuan untuk menyetir kendaraan. Negara tersebut juga mengizinkan perempuan lebih bebas terlibat dalam politik dan memegang jabatan pemerintah seperti dewan kota hingga menteri. (rds/has)

Let's block ads! (Why?)

November 06, 2018 at 06:45PM
via CNN Indonesia https://ift.tt/2ztszxD